PEKANBARU. Tribunsatu.com Puluhan Asosiasi Mahasiswa Anti Rasuah ( AMARAH ) melaksanakan aksi Demonstrasi dikantor Kejaksaan Negri Kota Pekanbaru dalam rangka usut kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Akmaludin Kabid PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan akses jalan TPA di muara Fajar, nampaknya masih pakum dari pihak hukum dikejari Pekanbaru, jelas AMARAH, Jumat 20/11/2020

 

Pelaksanaan Demonstrasi tersebut dilakukan karena menindaklanjuti laporan masyarakat yang diduga dilakukan oleh segelincir Kabid Dinas PUPR Kota Pekanbaru bernama Akmaludin, Bebernya.

 

" Toh " menurut Tim AMARAH Entah apa jurus ampuh yang digunakan oleh Akmalludin yang menjabat Kabid Binamarga PUPR Kota Pekanbaru tersebut, sehingga proses hukum belum dapat mengabulkan keinginan masyarakat dan AMARAH Meskipun telah digempur sana sini, namun Akmaludin selaku Kabid bina marga PUPR Kota Pekanbaru masih melenggang seperti tak bersalah, Bebernya.

 

Menurut AMARAH, apakah karena Akmaludin Kabid PUPR tersebut merupakan Ponakan dari Wali kota Pekanbaru sehingga proses penyelidikan Hukum pakum, Tegasnya

 

Akmaludin tersebut juga diduga pemilik salah satu pulau putih Island, apakah dia memang kebal hukum, kita lihat saja nanti Insyaallah kami akan usut tuntas anggaran untuk pembeli pulau yang digunakan Kabid PUPR Pekanbaru tersebut 

 

Jika terbukti hasil dari KKn, siapa saja dalang di dinas PUPR Kota Pekanbaru terlibat dalam permasalahan tersebut Ucap AMARAH,,

 

Demo ini dilaksanakan terkait desakan pada Kejari Pekanbaru untuk mengusut adanya dugaan penyelewengan anggaran terhadap akses jalan TPA Muara Fajar yang diduga dilakukan oleh Kabid Binamarga PUPR Kota Pekanbaru, bisa di Akmaluddin,

 

Kasus Akmaluddin sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Kejari atas adanya dugaan beberapa kasus penyelewengan anggaran yang dilakukan selama menjadi KABID Binamarga PUPR Kota Pekanbaru.

 

Dalam aksi damai tersebut rombongan AMARAH menyampaikan beberapa tuntutan kepada kejaksaan negeri pekanbaru agar ditanggapi dengan serius serta tidak menganggap kasus ini sebagai permasalahan yang sepele serta butuh perhatian khusus, Harapannya.

 

"Karna jika kasus seperti ini terus dibiarkan kita sangat mengkhawatirkan akan lahirnya " Akmal- akmal " berikutnya bahkan bisa saja lebih parah dari Akmaludin sekarang " Ucap Korlap AMARAH Joko Febri memalui pesannya yang diterima redaksi Sabtu (21/11/20). 

 

Sebagai mahasiswa yang dipercayakan sebagai Agen Control Sosial katanya, " maka kami akan mengawal kasus " Hina " ini sampai selesai " Katanya

 

"Untuk sementara kita percayakan kepada bapak-bapak serta ibu-ibu kita yang ada di Kejari Pekanbaru untuk bekerja profesional. 

 

Namun jika dalam tempo 3 X 24 jam terhitung dari hari ini tidak ada kemajuan maka kita pastikan AMARAH jilid dua dan seterusnya akan kembali turun kejalan dengan masa yang kita pastikan lebih banyak, Bebernya

 

"Semoga keadilan dan kebenaran akan terus hidup di negeri bumi lancang kuning ini," pungkasnya.

 

Sebelumnya, warga sekitar lokasi wisata " Puti Island ", milik Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas PUPR Pekanbaru, tersebut Akmaluddin, masyarakat juga minta agar Kejaksaan menelusuri asal-usul uang miliaran rupiah untuk membeli pulau tersebut dari mana, Harap masyarakat. 

 

Bahkan ketua Lembaga LIPPSI Riau, Mattheus Simamora, juga angkat bicara, katanya hal itu patut diduga uang beli pulau itu dari hasil Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari proyek PUPR Pemko Pekanbaru yang sekarang lagi dalam tanda tanya masyarakat dan,

 

Bahkan sejumlah laporan ke Kejari Pekanbaru telah disampaikan secara resmi oleh LSM maupun lembaga lain. Namun entah apa sebabnya setiap laporan terkait " kroni " mereka ini, tidak satupun yang ke meja hijau hingga hari ini, Tutupnya. (rbc)